Maba, Delangiindonesia.com- Aliansi Pemuda Mabapura kembali menggelar aksi pemboikotan jilid II setelah aksi perdana mereka gagal menghasilkan solusi konkret atas kerusakan lingkungan dan dampak sosial akibat aktivitas tambang nikel Antam Group. Dalam aksi susulan ini, Aliansi Pemuda Mabapura mengusung tajuk utama “Keadilan Sumber Daya Alam”.
Koordinator lapangan (Korlap) menegaskan bahwa kekayaan alam wajib didistribusikan secara adil kepada masyarakat terdampak melalui skema community benefit sharing. Hal ini penting agar warga di area lingkar tambang mendapatkan hak konstitusional mereka atas lingkungan yang layak dan kesejahteraan yang berkeadilan.
Sebagai catatan, belasan perusahaan tambang aktif beroperasi di Halmahera Timur dan menyumbang triliunan rupiah penerimaan negara berupa royalti serta Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam. Namun, besarnya kontribusi finansial industri ekstraktif tersebut berbanding terbalik dengan taraf hidup masyarakat lingkar tambang yang masih terjerat ketimpangan pembangunan.
Aksi yang dimulai sejak pukul 04.00 WIT pagi pada tanggal 7 September 2026 ini melibatkan sekitar 150 massa yang memblokade akses vital Antam Group, meliputi pintu gerbang pabrik, jalan lintas menuju Mornopo, hingga pertigaan arah Buli. Pemblokadean ini melumpuhkan total operasional PT Antam beserta jajaran entitas/anak perusahaannya (seperti PT NKA, PT SDA, PT FNI) dan puluhan perusahaan subkontraktor.
”Pihak korporasi harus menyadari bahwa tidak ada asap cerobong pabrik yang mengepul, tidak ada roda ekskavator yang berputar, dan tidak ada kapal tongkang yang berlayar tanpa persetujuan masyarakat dan kelas pekerja. Jangan pernah bermain-main dengan hak dan kesejahteraan kami!” tegas Korlap aksi.
Aksi pemboikotan berlangsung hingga pukul 15.30 WIT dan baru mereda setelah Wakil Bupati Halmahera Timur serta perwakilan manajemen korporasi menemui massa untuk merespons tuntutan warga. Meski situasi sempat memanas dan terjadi ketegangan dengan aparat kepolisian, massa aksi tetap bertahan menuntut perbaikan fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan, infrastruktur desa, hingga kepastian upah dan perlindungan tenaga kerja.
Keberhasilan penandatanganan kesepakatan ini menjadi bukti nyata kekuatan konsolidasi masyarakat dan kelas pekerja, bukan ketulusan pihak perusahaan dan pemerintah melainkan kekuatan rakyat. Momentum ini menegaskan bahwa perubahan nasib tidak bergantung pada belas kasih penguasa maupun pemodal, melainkan pada persatuan dan daya tawar rakyat mulai maju untuk menentukan nasip mereka.
Aliansi pemuda mabapura tidak berhenti pada kesepakatan yang sudah di sepakati perusahaan dan pemerintah, terapi akan mengawal sampai tanggal 11 sampai rakyat bisa menikmati kesejahteraan jika tidak aksi akan terus berlanjut.
Tinggalkan Balasan