Pemprov Maluku Utara Mulai Cairkan TPP ASN, Total Anggaran Capai Rp92,33 Miliar

SOFIFI, Delangiindonesia.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mencairkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp92,33 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan ini menjadi solusi atas kekurangan pembayaran TPP yang sempat tertunda selama beberapa bulan.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp92.336.750.977 dan diperuntukkan untuk menutup kekurangan pembayaran TPP ASN selama empat bulan, yakni Juli hingga Oktober 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan administrasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengatakan pembayaran tahap awal akan difokuskan pada TPP bulan Juli dan Agustus.
“Yang akan segera dibayarkan terlebih dahulu adalah TPP bulan Juli dan Agustus. Sementara untuk bulan September dan Oktober, pembayarannya akan menyusul sesuai proses administrasi yang berlaku,” ujar Ahmad Purbaya.

Ia juga mengimbau seluruh OPD segera menyelesaikan kelengkapan administrasi agar proses pencairan dapat berlangsung lebih cepat dan tidak mengalami hambatan.

Di sisi lain, Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Ruray menegaskan bahwa persetujuan tambahan anggaran diberikan dengan sejumlah syarat. Dana tersebut, menurutnya, hanya boleh digunakan untuk membayar kekurangan TPP ASN serta tidak boleh mengganggu belanja wajib maupun program prioritas pemerintah daerah.

“Persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa anggaran hanya diperuntukkan bagi kekurangan TPP, memiliki sumber pendanaan yang jelas dan sah, serta tidak mengganggu belanja wajib dan prioritas daerah,” kata Iqbal Ruray.

Dengan dimulainya proses pencairan ini, ribuan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan segera menerima hak mereka. Pemerintah memastikan pembayaran akan terus dilanjutkan hingga seluruh kekurangan TPP periode Juli-Oktober 2026 terpenuhi sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.