Ternate, Delangiindonesia.com- Ada paradoks yang perlu dibongkar dalam kehidupan kader hari ini!
NDP dipelajari, didiskusikan, bahkan dihafal, tetapi belum tentu tercermin dalam tindakan. Nilai-nilai perjuangan terdengar lantang di ruang perkaderan, tetapi ketika berhadapan dengan kepentingan, jabatan, dan kekuasaan, konsistensi terhadap nilai tersebut justru diuji. Persoalannya bukan lagi apakah kader memahami NDP, melainkan apakah pemahaman itu benar-benar membentuk kesadaran dan perilakunya.
NDP seharusnya tidak berhenti sebagai materi diskusi atau syarat untuk menyelesaikan jenjang perkaderan. Ia merupakan landasan nilai yang semestinya membentuk cara kader berpikir, mengambil keputusan, dan memandang persoalan sosial. Jika NDP hanya hidup dalam forum formal, sementara tindakan sehari-hari justru dikendalikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok, maka kita sedang menyaksikan kesenjangan serius antara pengetahuan dan pengamalan.
Tauhid di Lisan, Kepentingan dalam Tindakan
Tauhid mengajarkan bahwa manusia tidak semestinya menjadi hamba bagi kepentingan duniawi, termasuk jabatan, status, dan kekuasaan. Namun, bagaimana jika nilai tersebut hanya menjadi retorika, sementara keputusan organisasi lebih banyak ditentukan oleh kedekatan, loyalitas kelompok, atau keuntungan tertentu?
Di sinilah kader perlu melakukan otokritik. Jangan sampai Tauhid hanya menjadi bahasa simbolik dalam perkaderan, tetapi kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan. Sebab, memahami Tauhid bukan sekadar mengakui keesaan Tuhan, melainkan juga membangun kesadaran agar manusia tidak menuhankan kepentingan dan tidak memperlakukan sesama sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Jika kader mengaku berpegang pada Tauhid, tetapi membiarkan kepentingan mengalahkan keadilan, bukankah ada nilai yang belum sungguh-sungguh dihidupkan?
Kebebasan Berpikir atau Kepatuhan Tanpa Kritik?
NDP menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Karena itu, kader semestinya berani berpikir kritis, menguji argumen, serta mempertanyakan kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip kebenaran dan keadilan.
Namun, dalam praktik organisasi, kritik terkadang dianggap sebagai bentuk perlawanan, perbedaan pendapat dicurigai sebagai ketidakloyalan, dan kepatuhan justru lebih dihargai daripada keberanian menyampaikan kebenaran. Jika keadaan seperti ini dibiarkan, organisasi berisiko kehilangan fungsi intelektualnya. Kader tidak lagi didorong untuk berpikir mandiri, tetapi diarahkan untuk mengikuti kehendak pihak yang dianggap memiliki kuasa.
Lantas, apa arti insan akademis jika keberanian berpikir dikalahkan oleh rasa takut? Apa arti insan pencipta jika kader hanya mampu mengulang gagasan orang lain? Dan apa arti insan pengabdi jika pengabdian lebih banyak diarahkan pada kepentingan kelompok daripada kebutuhan masyarakat?
Kaderisasi seharusnya melahirkan manusia merdeka yang bertanggung jawab, bukan individu yang kehilangan daya kritis demi mempertahankan posisi atau penerimaan sosial.
Nilai yang Diuji oleh Realitas
NDP tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kader tidak cukup hanya memahami ketimpangan melalui teori, tetapi juga perlu menguji pengetahuannya dengan realitas masyarakat. Kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, ketimpangan akses pendidikan, dan persoalan perempuan membutuhkan lebih dari sekadar diskusi yang berulang.
Di Maluku Utara, misalnya, kekayaan sumber daya alam seharusnya menjadi bahan refleksi tentang siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan, bagaimana lingkungan dijaga, serta sejauh mana masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang adil. Pertanyaan kritisnya bukan hanya seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, melainkan apakah pertumbuhan itu berjalan bersama perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial.
Kader yang memahami NDP semestinya mampu menghubungkan nilai dengan persoalan konkret. Ia tidak harus selalu menjadi orang yang paling lantang berbicara, tetapi harus memiliki keberanian untuk memeriksa fakta, menguji kebijakan, membangun argumentasi, dan memperjuangkan solusi.
Sebab, keberpihakan kepada masyarakat tidak cukup dibuktikan melalui slogan. Ia perlu terlihat dalam konsistensi sikap, kualitas analisis, dan kerja nyata.
Apakah Perkaderan Mengubah Manusia atau Sekadar Menghasilkan Lulusan?
Apakah perkaderan berhasil membentuk kesadaran, atau hanya menghasilkan kader yang mampu menjelaskan materi?
Seseorang bisa memahami konsep Tauhid, kemanusiaan, kemerdekaan individu, dan keadilan sosial, tetapi pemahaman itu belum otomatis menjadikannya adil, merdeka dalam berpikir, atau bertanggung jawab. Pengetahuan adalah modal awal; karakter dan tindakan merupakan ujian berikutnya.
Karena itu, evaluasi perkaderan tidak seharusnya berhenti pada kemampuan menjawab pertanyaan dalam forum. Perlu dilihat pula bagaimana kader menyikapi perbedaan pendapat, menggunakan kewenangan, memperlakukan sesama, menyelesaikan konflik, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Jika kader semakin fasih berbicara tentang nilai, tetapi semakin sulit menerima kritik, persoalannya bukan semata-mata kekurangan pengetahuan. Bisa jadi terdapat masalah dalam cara nilai tersebut dipahami, diteladankan, dan diterapkan dalam kehidupan organisasi.
NDP tidak kehilangan relevansi hanya karena kader belum mampu mengamalkannya. Justru kondisi itu menjadi alasan untuk menghidupkan kembali NDP sebagai alat refleksi, kritik, dan perubahan.
Jangan Jadikan NDP Senjata untuk Menghakimi Orang Lain
Kritik terhadap kader hari ini harus dimulai dari kesediaan mengkritik diri sendiri. NDP bukan alat untuk merasa paling benar, menghakimi orang lain, atau membangun citra sebagai kader paling ideologis. Nilai-nilai itu juga harus digunakan untuk memeriksa sikap dan kepentingan diri sendiri.
Sebelum menilai orang lain pragmatis, tanyakan apakah keputusan kita sendiri bebas dari kepentingan tersembunyi. Sebelum menuduh orang lain tidak loyal pada perjuangan, periksa apakah loyalitas kita masih berpihak pada nilai atau telah berubah menjadi kepatuhan kepada individu. Sebelum berbicara tentang keadilan, periksa apakah kita memberikan ruang yang adil bagi orang yang berbeda pandangan.
Otokritik bukan tanda kelemahan organisasi. Sebaliknya, keberanian mengevaluasi diri merupakan syarat agar organisasi tidak terjebak dalam pembenaran atas kesalahan yang dilakukan berulang kali.
Kader yang ideologis bukanlah kader yang tidak pernah salah, melainkan kader yang bersedia mengakui kesalahan, mengoreksi keputusan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan nilai yang diyakini.
NDP Harus Hidup dalam Keputusan
Paradoks kader hari ini bukan sekadar persoalan banyak atau sedikitnya pengetahuan tentang NDP, tetapi tentang jarak antara apa yang diyakini, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Ketika ketiganya tidak sejalan, perkaderan perlu berani mengevaluasi dirinya sendiri.
NDP seharusnya menjadi kompas ketika kader mengambil keputusan, menjadi dasar ketika menghadapi konflik kepentingan, dan menjadi ukuran ketika menilai apakah perjuangan benar-benar berpihak pada kemanusiaan. Tanpa itu, NDP berisiko hanya menjadi pengetahuan yang fasih dijelaskan, tetapi lemah dalam membentuk tindakan.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi, Seberapa jauh kader memahami NDP? Melainkan, Seberapa jauh NDP mampu mengubah cara kader berpikir, bersikap, dan menggunakan kekuasaan?
Sebab, kaderisasi tidak selesai ketika seseorang mampu menjelaskan nilai-nilai perjuangan. Kaderisasi baru menunjukkan maknanya ketika nilai tersebut tetap dipertahankan justru pada saat kepentingan pribadi, tekanan kelompok, dan godaan kekuasaan menguji konsistensinya.
Karena Bagi Saya NDP di kepala adalah pengetahuan. NDP dalam tindakan adalah tanggung jawab. Dan di antara keduanya, integritas kader dipertaruhkan.
Kembalikan NDP pada Fungsinya
Olehnya itu Kader HMI jangan terlalu larut dalam konflik internal hingga lupa membaca persoalan bangsa dan daerah. Perbedaan dan dinamika organisasi perlu diselesaikan secara dewasa, bukan justru menghabiskan energi perjuangan.
NDP harus dikembalikan pada fungsinya sebagai pisau analisis untuk membaca realitas dan merumuskan solusi atas persoalan pendidikan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, pertambangan, dan ketidakadilan yang terjadi di Maluku Utara maupun Indonesia.
Jangan sampai kader terlalu sibuk mengurus konflik di dalam organisasi, tetapi kehilangan kepekaan terhadap persoalan di luar organisasi. NDP bukan sekadar untuk dihafal dan diperdebatkan, melainkan untuk memahami realitas, mengkritik ketidakadilan, dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Penulis| Amelia Anton Sekretaris Kohati KOMTEK Unkhair
Tinggalkan Balasan