Morotai, Delangiindonesia.com- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai menyoroti pelaksanaan Festival Morotai (Morofest) yang dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perputaran ekonomi masyarakat.
Hasan, yang menyampaikan kritik tersebut, mempertanyakan sejauh mana Morofest mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, jika festival tersebut diposisikan sebagai ajang promosi pariwisata, pemerintah daerah seharusnya memastikan kesiapan fasilitas dan infrastruktur pendukung destinasi wisata terlebih dahulu.
Ia menilai pengembangan pariwisata tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan akses transportasi, infrastruktur, kebersihan, sanitasi dasar, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Jika Morofest dijadikan sebagai ajang promosi wisata, maka kami dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan Rusli-Rio kali ini gagal total serta kekurangan konsep dalam mengembangkan potensi daerah di bidang pariwisata,” ujar Hasan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan yang jelas agar penyelenggaraan festival dapat memberikan dampak ekonomi yang terukur, membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal, serta berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Selain menolak pelaksanaan Morofest, HMI Cabang Morotai menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perbaikan tempat tambatan perahu di kawasan Taman Kota, penolakan terhadap pelaksanaan Morofest, pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai, penanganan serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penyediaan jalan alternatif untuk aktivitas bongkar muat bahan bakar minyak (BBM), serta pemisahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dari Dinas Sosial.
HMI Cabang Morotai menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, pelayanan publik, infrastruktur, tata ruang, dan keberlanjutan lingkungan.
Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah daerah agar menangani karhutla secara serius, termasuk menelusuri penyebab kebakaran dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
HMI Cabang Morotai berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat direspons melalui langkah konkret dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui kritik tersebut, HMI Cabang Morotai menegaskan pentingnya pemerintah daerah menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas pembangunan. Menurut mereka, setiap program dan kegiatan pemerintah perlu memiliki tujuan yang jelas, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
Tinggalkan Balasan