Labuha, Delangiindonesia.com- Pembangunan kampung nelayan di Kabupaten Halmahera Selatan disebut sebagai proyek yang menentukan arah ekonomi maritim daerah. Karena nilainya yang strategis dan menyangkut hajat hidup nelayan, Sekretaris KAHMI Halmahera Selatan, Yusrianto Hardi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh masyarakat pesisir untuk menjadi pengawas.
“Kampung nelayan bukan sekadar proyek bagi-bagi rumah. Ini adalah salah satu tumpuan ekonomi maritim yang patut diseriusi. Kampung nelayan adalah karakter Halmahera Selatan sesungguhnya. Kita ini daerah kepulauan, identitas kita adalah nelayan,” tegas Yusrianto, Selasa (30/9/2026).
Menurut Yusrianto, ada tiga alasan mengapa pengawasan harus diperketat:
1. Rawan Penyelewengan Klasik Mulai dari markup anggaran, pengurangan volume dan kualitas material, hingga penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Proyek di wilayah pesisir yang jauh sering luput dari pengawasan konsultan dan legislatif.
2. Salah Sasaran: Data nelayan yang tidak valid berpotensi membuat bantuan justru jatuh ke pihak yang dekat dengan kekuasaan, bukan nelayan murni yang membutuhkan.
3. Mubazir dan Cepat Rusak: Tanpa pengawasan BPK, bangunan kampung nelayan berpotensi tidak sesuai RAB dan cepat rusak, seperti yang kerap terjadi pada proyek-proyek pesisir sebelumnya.
Karena itu, KAHMI Halsel melayangkan desakan terbuka:
“Kami meminta dengan hormat kepada KPK RI untuk melakukan monitoring dan pencegahan, kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara untuk melakukan audit sejak awal, dan kepada seluruh masyarakat Halsel, khususnya masyarakat pesisir, untuk menjadi pengawas sosial. Foto, videokan, dan laporkan jika ada kejanggalan di lapangan,” ujar Yusrianto.
Ia menekankan, jika kampung nelayan ini berhasil, multiplier effect-nya akan luar biasa bagi ekonomi Saruma – sebutan untuk Halmahera Selatan – mulai dari rantai dingin (cold storage), UMKM olahan ikan, hingga ekowisata bahari.
“Tapi jika anggarannya diselewengkan, kita tidak hanya kehilangan uang negara, kita kehilangan masa depan ekonomi maritim kita. Jangan biarkan karakter asli Halsel ini dirusak oleh praktik koruptif,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan