Ternate, Delangiindonesia.com- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (BEM FIB) Universitas Khairun menggelar aksi refleksi Sumpah Pemuda di depan Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (28/10). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan demokrasi, pendidikan, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ketua BEM FIB Unkhair, M. Tamhier Tamrin, mengatakan bahwa aksi refleksi ini bukan sekadar memperingati Sumpah Pemuda, melainkan juga menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, semangat perjuangan pemuda harus terlihat dari keberanian menyikapi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
“Bagi kami, Sumpah Pemuda bukan hanya tentang mengenang sejarah. Ada persoalan yang perlu disuarakan, mulai dari supremasi sipil, kriminalisasi aktivis dan masyarakat adat, sampai kerusakan lingkungan yang mengancam ruang hidup masyarakat. Mahasiswa tidak boleh diam ketika persoalan seperti ini terus terjadi,” kata Tamhier.
Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, kedua program tersebut perlu dievaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan.
Terkait persoalan lingkungan, Tamhier mendesak pemerintah dan pihak terkait agar serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Maluku Utara. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pemenuhan akses pendidikan dan air bersih bagi masyarakat lingkar tambang.
“Ketika kegiatan pertambangan berjalan, masyarakat yang tinggal di sekitarnya berhak mengetahui dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Akses terhadap dokumen AMDAL harus terbuka. Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak aktivitas tambang, tetapi kebutuhan dasar seperti air bersih dan pendidikan justru sulit mereka dapatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, M. Kadafi, menjelaskan bahwa aksi tersebut membawa tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pihak-pihak berwenang sesuai dengan persoalan yang disoroti. Ia menegaskan bahwa penyampaian tuntutan di depan Gedung DPRD Kota Ternate juga menjadi ruang untuk meminta wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan dan meneruskan persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
“Kami memahami bahwa tidak semua tuntutan ini menjadi kewenangan DPRD Kota Ternate. Namun, DPRD memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kami ingin persoalan ini mendapat tindak lanjut, bukan hanya didengar saat aksi berlangsung,” tegas Kadafi.
Adapun tuntutan BEM FIB Unkhair dalam aksi tersebut meliputi penegakan supremasi sipil; perwujudan kesejahteraan tenaga pendidik; evaluasi program MBG dan Kopdes; penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat; penanganan karhutla di Maluku Utara; keterbukaan dokumen AMDAL; serta pemenuhan akses pendidikan dan air bersih bagi masyarakat lingkar tambang.
BEM FIB Unkhair berharap DPRD Kota Ternate dapat menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan kewenangannya, sekaligus meneruskan tuntutan lainnya kepada instansi yang berwenang. Bagi mahasiswa, peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa persoalan demokrasi, pendidikan, dan lingkungan hidup membutuhkan perhatian serta tindakan nyata.
Tinggalkan Balasan