Halmahera selatan, Delangiindonesia.com- Pulau Obi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, kini menjadi simbol paradoks pembangunan Indonesia. Di satu sisi, ia menyumbang nikel untuk “transisi energi hijau” global baterai kendaraan listrik yang diklaim menyelamatkan planet. Di sisi lain, anak-anak di desa-desa lingkar tambang tumbuh dengan paru-paru yang menghirup debu batubara dan ore, sementara masa depan pendidikan mereka terkungkung dalam bayang-bayang cerobong asap Harita Group (PT Trimegah Bangun Persada Tbk dan anak usahanya). Esai ini mempertanyakan secara kritis: apakah program-program CSR pendidikan yang digembar-gemborkan perusahaan benar-benar membebaskan generasi muda Obi, atau justru menjadi topeng yang menutupi erosi struktural kualitas sumber daya manusia di tengah ekstraktivisme?
DEBU SEBAGAI REALITAS HARIAN RUANG BELAJAR
Data empiris menunjukkan bahwa polusi debu bukanlah anekdot. Pada 2023, sekolah SMP Loji Permai dan SMA Tunas Muda di Desa Kawasi berjarak hanya sekitar 5 meter dari penampungan batubara dan 50 meter dari cerobong PLTU captive yang menyokong smelter nikel. Ruangan kelas dan halaman sekolah penuh debu. Inilah alasan resmi pemindahan 232 siswa (125 SMP dan 107 SMA) ke lokasi baru (Rilisan Independen 2023).
Pemindahan itu sendiri problematis. Warga dan orang tua menolak karena akses menjadi lebih sulit, jalan berlubang, dan pengawasan anak berkurang. Lebih dari itu, relokasi sekolah dianggap oleh sebagian warga sebagai taktik sistematis untuk mendorong perpindahan seluruh desa ke “Ecovillage” atau Kawasi Baru yang dibangun dengan dukungan perusahaan (baca temuan WALHI).
Dampak kesehatan yang menyertai polusi udara tidak bisa diabaikan. Data Polindes Kawasi mencatat 1.530 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang 2021–2022, termasuk ratusan bayi. Debu batubara dan aktivitas industri tidak hanya mengotori lantai kelas, tetapi juga membentuk tubuh dan konsentrasi anak-anak yang seharusnya belajar (Baca : Mongabay)
MINAT SEKOLAH YANG TURUN DI TENGAH “KEMAJUAN”
Ironi terbesar terletak pada tren pendidikan. Sebelum industri nikel mendominasi, keluarga nelayan dan petani di Obi masih mampu menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Setelah hutan dibabat, laut tercemar, dan sumber penghasilan tradisional surut, minat melanjutkan studi menurun tajam.
Dari sembilan desa lingkar tambang, hanya 30–40 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi setiap tahun. Di banyak desa, angka itu hanya 4–5 orang. Di Kecamatan Obi, dari lebih dari 100 lulusan SMA per tahun, hanya segelintir yang kuliah. Tiga desa yang paling terdampak—Kawasi, Laiwui, dan Anggai—mengalami penurunan angka pendidikan paling nyata pasca kedatangan industri (baca : Rilis Independen)
Data BPS Obi dalam Angka 2023 memperlihatkan infrastruktur sekolah yang terbatas: 7 SMP, 2 MTs, 4 SMA, dan 4 SMK. Namun angka partisipasi perguruan tinggi tetap rendah. Ketika sumber daya alam rusak, “warisan” yang ditinggalkan bukan lagi tanah dan laut, melainkan generasi buruh dengan kompetensi terbatas.
CSR sebagai Jawaban atau Greenwashing?
Harita Nickel merespons dengan rangkaian program yang terlihat mengesankan. Rumah Belajar informal dibangun di Desa Gambaru, Oci Maloleo, dan Fluk (diresmikan 2 Mei 2026), menjangkau lebih dari 100–210 anak untuk literasi dan numerasi dasar. Program Vokasi Pelita menawarkan pelatihan operator alat berat, overhead crane, bahasa Mandarin (hingga HSK level 3), dan keterampilan lain. Ada beasiswa Harita Gemilang untuk sekitar 60 mahasiswa, insentif bagi 85 guru bantu, bus sekolah, modernisasi gedung di Kawasi Baru, serta festival anak dan dukungan seni tradisi (Baca liputan Detik).
Secara akademis, pendekatan ini dapat dibaca melalui kerangka corporate social responsibility dan community development. Perusahaan mengklaim memperluas akses dan menyiapkan tenaga kerja lokal untuk industri. Namun, kritik struktural tetap relevan. Program vokasi cenderung menghasilkan tenaga kerja terampil untuk kebutuhan perusahaan sendiri, bukan menciptakan otonomi intelektual atau peluang di luar industri ekstraktif. Beasiswa dan rumah belajar, meski bermanfaat, tidak mengatasi akar masalah: kerusakan ekosistem yang menggerus ekonomi rumah tangga dan polusi yang mengganggu proses belajar itu sendiri.
Lebih jauh, klaim “pendidikan berkualitas” berbenturan dengan realitas bahwa relokasi sekolah dan pemukiman terjadi dalam konteks tekanan sosial-ekonomi. Ketika air sumber tercemar (temuan Cr6 di sungai yang melebihi ambang batas), mangrove rusak, dan banjir lumpur merah berulang, ruang aman untuk belajar menjadi komoditas yang harus “dibeli” dengan kepatuhan terhadap relokasi (Baca : Temuan DW).
PARADOKS TRANSISI ENERGI
Nikel Obi adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk hilirisasi baterai. Namun, energi yang menggerakkannya masih bergantung pada PLTU batubara captive yang menghasilkan debu dan emisi karbon signifikan. Generasi muda Obi diminta beradaptasi dengan “masa depan hijau” sambil menghirup polusi dari industri yang mengklaim menyelamatkan iklim. Ini adalah bentuk sacrifice zone—wilayah yang dikorbankan demi narasi global yang lebih besar.
Pendidikan yang sejati seharusnya membebaskan, bukan sekadar mencetak tenaga kerja yang loyal pada rantai pasok global. Ketika minat sekolah menurun, angka melanjutkan studi stagnan, dan anak-anak belajar di bawah ancaman debu, maka yang terjadi bukan pemberdayaan, melainkan reproduksi ketimpangan. Perusahaan boleh membangun rumah belajar dan memberikan beasiswa. Namun selama debu masih memenuhi ruang kelas dan ekosistem yang menjadi tumpuan hidup masyarakat terus rusak, pendidikan di Pulau Obi akan tetap berada dalam bayang-bayang: formal di atas kertas, tetapi terbelenggu secara struktural.
Pertanyaan provokatif yang harus diajukan bukan lagi “berapa banyak program yang sudah dijalankan?”, melainkan “apakah generasi Obi akan menjadi subjek pembangunan atau hanya objek dari industri yang mengekstrak masa depan mereka?” Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah hilirisasi nikel benar-benar membawa kemajuan, atau hanya meninggalkan debu di paru-paru dan di ruang-ruang kelas anak-anak Obi.
Ahmad R Idin | Direktur POLITIKA INSTITUT
Tinggalkan Balasan